Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental dalam Keikutsertaan Pemilu

Suasana panasnya pilkada pada  April  lalu  masih belum hilang dari benak umum. Seluruh masyarakat memiliki animo untuk berpartisipasi dalam memilih pelayan masyarakat untuk lima tahun ke depan. Sudah seharusnya regulasi pelaksanaan pilkada atau pemilu dapat memfasilitasi hak seluruh golongan publik. Semua peraturan tentang pelaksanaan pemilu sudah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, begitu pula tentang siapa saja yang memiliki hak pilih, yang dijelaskan pada pasal 14. Pada UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Hak Politik, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas juga dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik serta mempunyai hak dalam pemilihan umum. Penyandang disabilitas yang dimaksud di sini, sesuai yang dijelaskan pada UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4, meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual,  penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik.

Pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Hak Memilih, tertulis Pasal 14 ayat 2a: “Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.” Diikuti ayat 3 (tiga): “Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.” Dengan demikian, dapat diartikan bahwa warga yang mengalami gangguan jiwa maupun ingatan tidak mempunyai hak pilih. Hal tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan yang dijelaskan pada UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas, termasuk disabilitas intelektual dan mental, mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.

Jika diuraikan lebih lanjut, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain:

  1. lambat belajar;
  2. disabilitas grahita; dan
  3. down syndrome.

Sementara itu,  yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah mereka yang mengalami gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:

  1. psikososial, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, dan
  2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif.

Entah apa yang dijadikan alasan bagi para penyandang disabilitas intelektual dan mental  memperoleh diskriminasi dalam keikutsertaan sebagai peserta pemilu, sebenarnya penyandang disabilitas intelektual dan mental masih mumpuni dalam berpartisipasi. Seharusnya pemerintah memfasilitasi agar semua masyarakat dapat mengikuti pemilihan umum. Sangat disayangkan bahwa di dalam undang-undang masih terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Penulis: Alya Nur Ramadhani, Fakultas Teknologi Pertanian UGM  2016

 

sumber gambar: ayobandung.com

Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed Instagram Feed
More Stories
Serunya Pas Akrab Psikologi!